Jakarta, DetikBisnis.com – Pemerintah Indonesia kini tengah berjuang menanggapi kebijakan tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump yang membebankan bea masuk hingga 32% terhadap produk Indonesia. Upaya diplomasi dilakukan lewat pertemuan antara perwakilan Indonesia dan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, di Washington pada Kamis (24/4/2025).
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu. Dalam keterangannya, Sri Mulyani menegaskan bahwa tarif tersebut dapat berpengaruh besar terhadap ekspor nasional, dan oleh karenanya perlu dicari solusi melalui dialog konstruktif.
“Pertemuan ini membahas perkembangan kebijakan perdagangan AS dan menjadi langkah penting untuk membangun kerja sama yang lebih adil,” ujar Sri Mulyani dalam unggahannya di Instagram @smindrawati, Jumat (25/4/2025).
Di sisi lain, Korea Selatan pada hari yang sama juga menggelar negosiasi dagang dengan AS, dan hasilnya lebih menggembirakan. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengungkap bahwa kesepakatan dengan Korea Selatan kemungkinan dapat dicapai dalam waktu dekat, bahkan sebelum batas waktu penangguhan tarif pada Juli 2025 berakhir.
Pertemuan tersebut mempertemukan Bessent dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dengan Menteri Keuangan Korea Selatan Choi Sang-mok dan Menteri Industri Ahn Duk-geun. Meski belum diumumkan detailnya, Bessent menyebutkan pembahasan teknis akan dimulai secepatnya minggu depan.
Korea Selatan sebelumnya mengajukan permohonan pengecualian dari tarif AS dengan menawarkan kerja sama strategis di sektor kapal, energi, dan perbaikan neraca dagang. Dalam pernyataannya, Choi mengungkapkan bahwa pembicaraan lanjutan akan digelar pada 15-16 Mei mendatang di Korea Selatan, dengan fokus pada empat aspek utama: tarif dan kebijakan non-tarif, keamanan ekonomi, kerja sama investasi, dan isu mata uang.
Choi juga menyoroti sektor otomotif sebagai bidang paling terdampak oleh tarif AS dan memastikan bahwa topik biaya pertahanan tidak menjadi bagian dari diskusi kali ini. Ia menambahkan bahwa Departemen Keuangan kedua negara akan menggelar pertemuan tersendiri untuk membahas kebijakan mata uang, sesuai permintaan Bessent.
