Surabaya, DetikBisnis.com – Pemerintah Indonesia tengah menyusun kebijakan baru berupa paket ekonomi bagi industri padat karya dan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK. Kebijakan ini menyusul tindakan Amerika Serikat yang menaikkan tarif impor hingga 47 persen terhadap produk dari Indonesia.
Pakar ekonomi Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Rossanto Dwi Handoyo, menanggapi rencana tersebut dengan sejumlah masukan strategis. Ia menyarankan penggunaan tarif eskalasi—yakni tarif tinggi untuk produk jadi dan tarif rendah untuk bahan baku—guna menjaga daya saing industri nasional.
“Sebagian besar produsen kita masih bergantung pada bahan baku impor. Jika tarifnya bisa ditekan bahkan dibebaskan, biaya produksi akan lebih murah dan daya saing bisa meningkat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prof Rossanto menekankan pentingnya diplomasi ekonomi untuk membuka pasar ekspor baru, terutama di luar Amerika Serikat. Ia juga menyarankan pemanfaatan momen tertentu, seperti musim haji, untuk mendorong ekspor produk lokal ke negara-negara tujuan ibadah.
Ia juga menyebut bahwa pemerintah perlu mengidentifikasi komponen biaya produksi yang memberatkan dan memberikan stimulus untuk meringankannya. Stimulus pajak dinilainya perlu masuk dalam paket ekonomi agar perusahaan tetap bertahan dan tidak melakukan PHK, khususnya pada sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan olahan udang.
Terkait rencana pembentukan Satgas PHK, Rossanto menegaskan bahwa langkah itu seharusnya menjadi opsi terakhir. “PHK bukan hanya berdampak secara ekonomi, tapi juga memicu masalah sosial dan politik. Pemerintah harus lebih dulu mendengar keluhan eksportir dan melakukan pencegahan semaksimal mungkin,” tegasnya.
Sebagai penutup, Prof Rossanto mengajak masyarakat untuk mendukung produk dalam negeri. Menurutnya, konsumsi lokal dapat menjadi benteng terhadap guncangan eksternal. Ia juga mengingatkan pentingnya selektif dalam berbelanja agar kesejahteraan tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Informasi pakar: Prof. Rossanto Dwi Handoyo S.E., M.Si., Ph.D, Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga (UNAIR)
